Beranda Aset Digital Bitcoin

Pajak Kripto di Indonesia: Apa yang Perlu Diketahui?

Updated: • • min read
Table of Contents
Kriptokarensi.com - Beberapa tahun terakhir, aset kripto semakin populer di Indonesia. Tidak hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai sarana perdagangan yang menjanjikan. Bitcoin, Ethereum, hingga aset digital lokal kini banyak dimiliki masyarakat. Popularitas ini membuat pemerintah ikut mengatur mekanisme transaksi dan pajak kripto agar aktivitasnya lebih transparan dan terkontrol. Lalu, apa saja yang perlu diketahui investor maupun trader terkait pajak kripto di Indonesia?


Dasar Hukum Pajak Kripto

Pajak atas aset kripto di Indonesia resmi diberlakukan sejak 1 Mei 2022. Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap transaksi jual beli maupun pertukaran kripto dikenakan pajak, sama seperti aktivitas ekonomi lainnya.

Dengan adanya aturan tersebut, aset kripto diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Namun, kripto belum dianggap sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Jadi, statusnya lebih kepada instrumen investasi atau perdagangan, bukan pengganti rupiah.

Jenis Pajak yang Berlaku

Terdapat dua jenis pajak yang dikenakan pada transaksi kripto, yaitu:

  1. Pajak Penghasilan (PPh Pasal 22 Final)
    Setiap transaksi jual beli aset kripto dikenakan PPh sebesar 0,1% dari nilai transaksi apabila dilakukan melalui penyelenggara yang terdaftar di Bappebti. Jika transaksi dilakukan melalui pihak yang tidak terdaftar, tarif pajaknya lebih tinggi, yakni 0,2%.
  2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
    Selain PPh, ada juga PPN sebesar 0,11% dari nilai transaksi untuk perdagangan melalui penyelenggara resmi. Sementara itu, transaksi melalui pihak yang tidak terdaftar akan dikenai PPN sebesar 0,22%.

Dengan kata lain, pajak kripto di Indonesia cukup jelas membedakan transaksi resmi dengan transaksi di luar ekosistem yang diakui pemerintah.

Mekanisme Pemungutan Pajak

Pajak kripto tidak perlu dihitung sendiri oleh investor atau trader secara manual. Penyelenggara perdagangan aset kripto yang terdaftar di Bappebti, seperti exchange resmi, sudah otomatis memungut pajak dari setiap transaksi yang dilakukan pengguna. Selanjutnya, pajak tersebut disetorkan ke kas negara.

Artinya, investor hanya akan melihat potongan pajak langsung di dalam aplikasi atau platform. Sistem ini mirip dengan pemungutan pajak atas transaksi saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga lebih praktis dan transparan.

Dampak Pajak bagi Investor dan Trader

Bagi investor jangka panjang, adanya pajak kripto sebenarnya tidak terlalu membebani karena tarifnya relatif kecil. Potongan 0,1% hingga 0,11% dianggap wajar jika dibandingkan dengan potensi keuntungan yang bisa didapat. Justru, regulasi ini memberi kepastian hukum sehingga aset kripto menjadi lebih aman untuk dimiliki.

Namun, bagi trader aktif yang sering melakukan jual-beli harian (day trading), potongan pajak akan terasa lebih signifikan. Misalnya, dalam sehari melakukan 20 kali transaksi, maka setiap transaksi dikenakan pajak. Hal ini perlu dipertimbangkan sebagai biaya tambahan dalam strategi trading.

Manfaat Adanya Pajak Kripto

Meski pada awalnya sempat menimbulkan pro-kontra, penerapan pajak kripto memiliki sejumlah manfaat, antara lain:

  • Kepastian hukum: Investor tidak lagi khawatir apakah aset kripto legal atau tidak, karena sudah diakui sebagai komoditas.
  • Transparansi transaksi: Pajak memastikan aktivitas jual beli tercatat lebih jelas.
  • Kontribusi terhadap negara: Pajak kripto menjadi sumber penerimaan baru yang dapat mendukung pembangunan nasional.
  • Proteksi investor: Dengan adanya regulasi, transaksi lebih aman dan mengurangi risiko penipuan.

Tantangan dan Harapan

Di balik manfaatnya, penerapan pajak kripto di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan pajak ini. Banyak investor pemula yang belum menyadari adanya potongan pajak setiap kali bertransaksi.

Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi bisa mengurangi minat investasi, terutama jika dibandingkan dengan negara lain yang memberikan insentif pajak lebih rendah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi berkala serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar sistem perpajakan ini berjalan lebih adil dan efisien.

Kesimpulan

Pajak kripto di Indonesia merupakan langkah penting untuk mengatur perdagangan aset digital yang semakin berkembang. Dengan adanya regulasi resmi, aset kripto mendapat legitimasi lebih kuat, dan investor bisa bertransaksi dengan rasa aman.

Bagi para pelaku pasar, memahami detail pajak seperti PPh 0,1% dan PPN 0,11% adalah hal wajib agar bisa menghitung potensi keuntungan secara realistis. Ke depan, diharapkan penerapan pajak ini terus disempurnakan sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekosistem kripto di Indonesia sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.