ZMedia Purwodadi
Beranda Aset Digital Bursa Indonesia

Regulasi Kripto 2025: Siapa Mengawasi, Apa Syaratnya, dan Apa Dampaknya?

Gambar
satria pixel
Updated: • 0 • min read
Table of Contents

1. Apa Itu Regulasi Kripto di Indonesia?

Regulasi kripto di Indonesia merujuk pada seperangkat hukum dan kebijakan yang mengatur aktivitas jual beli, kepemilikan, dan penyelenggaraan aset digital berbasis blockchain. Dalam konteks ini, kripto termasuk aset digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya yang diakui sebagai komoditas oleh pemerintah, namun bukan alat pembayaran sah.

Tujuan regulasi ini antara lain:

  • Mencegah tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT),
  • Memberikan kepastian hukum,
  • Melindungi investor retail dari risiko platform ilegal.
Kripto




2. Evolusi Aturan Kripto: Dari Bappebti ke OJK

Sejak 2018, pengawasan perdagangan kripto berada di bawah Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Berikut garis waktu pentingnya:

  • 2018: Permendag No. 99/2018 membuka jalan legal untuk perdagangan kripto.
  • 2019–2022: Bappebti mengeluarkan beberapa peraturan seperti Perba No. 5/2019 dan 8/2021 untuk mengatur tata kelola exchange.
  • 2024–2025: Pengawasan resmi akan berpindah ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan), seiring terbitnya POJK 27/2024.
Kripto

3. POJK 27/2024: Aturan Baru yang Berlaku 2025

POJK 27/2024 adalah regulasi kunci yang menandai babak baru pengawasan kripto. Beberapa poin penting dari aturan ini:

  • Berlaku mulai 10 Januari 2025.
  • Menetapkan istilah Aset Keuangan Digital (AKD) yang mencakup aset kripto.
  • Menyusun tahapan penerapan regulasi: Transisi → Penguatan → Pengembangan.
  • Menetapkan tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, serta syarat izin bagi penyelenggara.

OJK juga menerbitkan SEOJK 20/2024 sebagai panduan teknis tambahan bagi pelaku industri.

4. Siapa yang Mengawasi Kripto Sekarang?

Saat ini, hingga akhir 2024, pengawasan masih berada di bawah Bappebti. Namun, sejak POJK 27/2024 diterbitkan, telah dimulai fase transisi ke OJK. Secara umum:

Tahun

Lembaga Pengawas

Regulasi

2018–2023

Bappebti (Kemendag)

Permendag 99/2018, Bappebti 8/2021

2024 (transisi)

Bappebti + OJK

POJK 27/2024 mulai berlaku

2025 ke atas

OJK (utama)

POJK 27/2024, SEOJK 20/2024

5. Apa Dampaknya untuk Investor & Platform Kripto?

Peralihan ke OJK membawa dampak besar, baik bagi investor maupun penyedia layanan kripto:

Bagi Investor:

  • Jaminan keamanan dan pengawasan lebih ketat.
  • Potensi lebih banyak pilihan produk (kripto sebagai instrumen keuangan digital).
  • Perlindungan hukum jika terjadi sengketa.

Bagi Platform:

  • Harus mendaftar ulang dan menyesuaikan dengan ketentuan OJK.
  • Wajib menyediakan infrastruktur anti-fraud, KYC, dan perlindungan data pengguna.
  • Potensi biaya kepatuhan lebih tinggi, tapi kredibilitas juga naik.
Kripto

6. Cara Memastikan Platform Kripto Legal

Untuk menghindari risiko menggunakan platform ilegal, lakukan langkah-langkah berikut:

  • Cek status legalitas di situs resmi OJK dan Bappebti.
  • Pastikan exchange Anda terdaftar dan memiliki izin.
  • Hindari platform yang menjanjikan imbal hasil tetap (indikasi ponzi).
  • Gunakan penyedia yang menerapkan KYC & 2FA.
  • Cek ulasan di situs edukasi seperti Kriptokarensi.com.

7. FAQ: Regulasi Kripto yang Perlu Anda Tahu

Q: Apakah kripto legal di Indonesia?
✅ Ya. Kripto diakui sebagai komoditas yang boleh diperdagangkan, bukan alat pembayaran.

Q: Apakah bisa digunakan untuk belanja?
❌ Tidak. Hanya rupiah yang sah sebagai alat pembayaran.

Q: Siapa yang akan mengawasi kripto mulai 2025?
🛡️ OJK. Dengan aturan resmi POJK 27/2024 dan SEOJK 20/2024.

Q: Apakah saya harus lapor pajak atas transaksi kripto?
✅ Iya. Kripto dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN berdasarkan transaksi (Perdirjen Pajak No. PER-11/PJ/2022).

Q: Bagaimana jika platform saya tidak punya izin?
⚠️ Risiko besar. Tidak ada perlindungan hukum jika dana hilang.

8. Kesimpulan: Langkah Nyaman & Aman Berinvestasi Kripto

Dengan diberlakukannya POJK 27/2024, lanskap regulasi kripto di Indonesia akan berubah total. Peralihan pengawasan dari Bappebti ke OJK memberikan sinyal bahwa aset digital kini dianggap serius sebagai bagian dari sistem keuangan nasional.

Bagi investor, ini saat yang tepat untuk:

  • Memastikan platform yang digunakan legal dan teregulasi.
  • Memahami perubahan aturan dan hak-hak sebagai konsumen.
  • Menjadikan edukasi sebagai bagian dari strategi investasi.

Untuk informasi, edukasi, dan panduan terpercaya seputar dunia kripto Indonesia, kunjungi Kriptokarensi.com – sumber terpercaya komunitas kripto nasional.

 

Posting Komentar