ZMedia Purwodadi
Beranda Aset Digital Bursa Indonesia

Menelusuri Jejak Regulasi Kripto di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan

Gambar
satria pixel
Updated: • 0 • min read
Table of Contents
Kriptokarensi.com - Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat dunia aset digital menuntut hadirnya regulasi kripto di Indonesia yang jelas, adil, dan adaptif. Tanpa kerangka hukum yang kuat, inovasi bisa terhambat atau justru menimbulkan risiko sistemik bagi keuangan nasional. Itulah mengapa berbagai lembaga — mulai dari Bappebti, OJK, hingga Bank Indonesia — mulai terlibat aktif dalam pengawasan aset kripto.

Kripto


⚖️ Evolusi Regulasi Kripto: Dari Bappebti ke OJK

Sebelum 2023, industri kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai bagian dari komoditas digital. Namun, UU PPSK (Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) yang disahkan akhir 2022, mengubah arah kebijakan tersebut.

Mulai 2025, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan mengambil alih pengawasan industri kripto. Ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan juga menyiratkan pendekatan baru yang lebih terintegrasi dalam sistem keuangan nasional.


Kripto

🧠 POJK 27/2024: Aturan Baru, Paradigma Baru

Salah satu tonggak penting adalah diterbitkannya POJK 27/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, termasuk aset kripto.

Beberapa poin penting dari POJK ini:

  • Penyelenggara bursa, kliring, dan kustodian kripto wajib memiliki izin OJK.
  • Perlindungan konsumen lebih ditegaskan, termasuk aspek transparansi informasi risiko.
  • Kewajiban kepatuhan terhadap prinsip AML-CFT (Anti Money Laundering & Counter Terrorism Financing).
  • Penilaian kelayakan aset digital yang boleh diperdagangkan.

POJK ini mengubah pendekatan dari yang semula “komoditas spekulatif” menjadi aset keuangan digital yang terintegrasi dengan sistem pengawasan keuangan nasional.


Kripto

📊 Dampak Bagi Bursa dan Investor Lokal

Bagi bursa aset kripto lokal seperti Indodax atau Tokocrypto, perubahan ini berarti penyesuaian besar pada sistem operasional dan regulasi internal. Sementara bursa internasional yang ingin masuk ke pasar Indonesia, kini wajib memiliki badan hukum lokal dan izin OJK.

Investor ritel juga harus memahami bahwa dengan adanya aturan baru ini, ada peningkatan perlindungan, tetapi juga peningkatan syarat onboarding — seperti KYC dan verifikasi risiko.

🔗 Kata "kripto" di seluruh artikel ini mengarah ke situs Kriptokarensi.com – portal edukasi aset digital terpercaya.

🧪 Studi Kasus: Apakah Regulasi Ini Menghambat Inovasi?

Beberapa pelaku industri menyuarakan kekhawatiran bahwa peraturan baru bisa membatasi inovasi. Misalnya:

  • Stablecoin lokal sulit dikembangkan jika harus melalui proses evaluasi OJK yang panjang.
  • DeFi dan NFT belum memiliki posisi hukum yang jelas, padahal teknologinya terus berkembang.
  • Potensi kolaborasi internasional (cross-border exchange) jadi terbatas karena regulasi lokal yang ketat.

Namun di sisi lain, pengawasan yang ketat memberi legitimasi pada sektor ini, menarik investor institusi dan menciptakan ekosistem yang lebih aman.

🧓 Perspektif Hukum: Apakah Bitcoin Legal di Indonesia?

Menurut situs Hukumonline, Bitcoin dan kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia. Namun, penggunaannya sebagai aset investasi diperbolehkan di bawah pengawasan Bappebti (dan nanti OJK).

Legalitas ini menciptakan ambiguitas di mata awam. Oleh karena itu, kehadiran POJK 27/2024 bisa menjadi landasan hukum yang lebih kuat, agar pelaku industri tidak lagi berjalan “di wilayah abu-abu”.

🌍 Bagaimana Indonesia Dibanding Negara Lain?

Indonesia belum sepenuhnya terbuka seperti El Salvador yang menjadikan Bitcoin sebagai legal tender, namun juga tidak seketat Tiongkok yang melarang total perdagangan kripto.

Posisi Indonesia saat ini lebih condong ke model regulasi adaptif seperti Singapura dan Jepang: memperbolehkan, tapi di bawah kontrol ketat.

💬 Rangkuman: Apa yang Harus Dilakukan Pelaku Industri?

Bagi Anda yang bergerak di sektor aset digital, berikut saran strategis:

  1. Update legal dan compliance secara berkala.
  2. Bentuk tim hukum internal atau bekerja sama dengan firma hukum berpengalaman.
  3. Siapkan roadmap adaptasi ke OJK sejak sekarang.
  4. Bangun transparansi informasi untuk membangun kepercayaan pengguna.

🧾 Penutup

Regulasi kripto di Indonesia kini makin jelas, namun tantangan implementasinya tidak sedikit. Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat perlu membangun ekosistem yang aman, inklusif, dan adaptif agar kripto tidak sekadar jadi tren, tapi bagian dari masa depan keuangan Indonesia.

✨ Untuk berita dan analisis kripto terbaru, kunjungi Kriptokarensi.com.

 

Posting Komentar