ZMedia Purwodadi
Beranda Bursa Indonesia Definisi Kripto

Ganti Haluan: Era Baru Regulasi Kripto di Indonesia

Gambar
satria pixel
Updated: • 0 • min read
Table of Contents
Kriptokarensi.com - Mulai Januari 2025, kripto di Indonesia akan memasuki era baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengambil alih peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam mengawasi perdagangan aset keuangan digital, termasuk kripto, melalui Peraturan OJK (POJK) No. 27 Tahun 2024.

Peraturan ini bukan sekadar pergantian institusi. Ini tentang membangun landasan hukum yang lebih kuat dan aman untuk ekosistem kripto di Indonesia. Terlebih, OJK punya mandat lebih luas—tidak hanya mengawasi perdagangan tapi juga menilai keamanan, transparansi, dan potensi risiko sistemik dari aset digital.


Kripto


🧠 Kenapa Investor Harus Peduli?

1. Standar Pengawasan yang Lebih Ketat
OJK membawa pendekatan yang lebih serius terhadap pelaporan, anti-pencucian uang (AML), dan perlindungan konsumen. Artinya:

  • Bursa atau exchange kripto harus lolos seleksi dan memenuhi syarat ketat.
  • Anda sebagai investor akan makin dilindungi dari praktik manipulatif atau fraud.

2. Legalitas yang Lebih Jelas
Sebelumnya, legalitas kripto sering dianggap “abu-abu”. POJK 27/2024 secara eksplisit mengatur bahwa:

  • Kripto bukan alat pembayaran, namun sah sebagai komoditas atau aset.
  • Ada batasan jelas terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku industri.

3. Transisi & Potensi Gangguan Sementara
Saat masa transisi dari Bappebti ke OJK berlangsung, beberapa platform mungkin belum memenuhi syarat baru. Ini bisa menyebabkan:

  • Penghentian layanan sementara.
  • Perpindahan pengguna ke platform berlisensi.

Kripto

⚖️ Apa Saja Poin Penting dari POJK 27/2024?

Biar gak bingung, berikut ini rangkuman poin-poin kunci dari regulasi tersebut:

Aspek

Ketentuan Baru (POJK 27/2024)

Otoritas Pengawas

OJK (sebelumnya: Bappebti)

Entitas yang Diatur

Bursa kripto, pedagang aset, kustodian digital

Tanggal Efektif

10 Januari 2025

Standar Kepatuhan

AML-CFT, governance, sistem IT, pelaporan rutin

Perlindungan Konsumen

Audit, asuransi, ketentuan risiko likuiditas

🧭 Bagaimana Ini Akan Mempengaruhi Anda?

💼 Jika Anda Pemilik Platform/Bursa

  • Segera ajukan izin ke OJK.
  • Pastikan sistem IT, verifikasi pengguna (KYC), dan pelaporan keuangan Anda sesuai standar baru.

📈 Jika Anda Investor Ritel

  • Pantau platform tempat Anda berdagang—apakah sudah terdaftar di OJK?
  • Prioritaskan exchange yang transparan dan taat hukum.

💬 Tips: Kunjungi situs OJK dan cek daftar entitas yang telah memiliki izin atau mengajukan permohonan. Jangan taruh dana di platform abal-abal, meskipun iming-imingnya besar.

Kripto

🌏 Bagaimana Posisi Indonesia Dibanding Negara Lain?

Indonesia sedang menuju jalur regulasi yang mirip Singapura dan Jepang, yaitu:

  • Menyaring pemain industri agar hanya yang kredibel yang bisa beroperasi.
  • Mendorong adopsi aset digital dengan keamanan dan akuntabilitas tinggi.

Berbeda dengan negara seperti El Salvador yang menjadikan bitcoin sebagai alat pembayaran sah, Indonesia tetap memegang prinsip bahwa kripto adalah aset, bukan mata uang resmi.

📊 Tren Adopsi Kripto di Indonesia

Menurut data Bappebti, pada 2024 lalu:

  • Jumlah investor kripto mencapai lebih dari 19 juta.
  • Nilai transaksi tembus lebih dari Rp 1200 triliun.

Artinya, meskipun regulasi diperketat, minat masyarakat terhadap aset digital masih tinggi. Regulasi justru diharapkan meningkatkan kepercayaan.

🧩 Tantangan & Harapan di Masa Depan

🔧 Tantangan:

  • Edukasi publik tentang aturan baru.
  • Kesiapan platform lokal untuk memenuhi standar OJK.
  • Potensi delisting atau pembatasan beberapa jenis token.

🌟 Harapan:

  • Ekosistem kripto yang lebih stabil, transparan, dan aman.
  • Kolaborasi antara regulator, startup, dan pelaku pasar untuk inovasi sehat.
  • Adopsi blockchain untuk keperluan lebih luas, termasuk sektor publik.

🧭 Kesimpulan: Bersiap Menyambut Era Kripto yang Terkendali

POJK 27/2024 adalah babak baru untuk ekosistem kripto di Indonesia. Meski terasa seperti belenggu bagi sebagian pelaku, regulasi ini justru membuka pintu menuju legitimasi yang lebih besar, perlindungan konsumen yang lebih baik, dan peluang kerja sama global.

Jangan hanya jadi penonton dalam perubahan ini. Ambil langkah sekarang: pilih platform yang sah, pahami hak dan kewajiban Anda, dan terus edukasi diri.

 

Posting Komentar