ZMedia Purwodadi
Beranda Aset Digital Bursa Indonesia Definisi Kripto

Fatwa MUI tentang Kripto: Haram atau Boleh sebagai Aset Investasi?

Gambar
satria pixel
Updated: • 0 • min read
Table of Contents
Kriptokarensi.com - Perkembangan teknologi digital membawa berbagai inovasi, termasuk hadirnya mata uang kripto. Namun, bagaimana pandangan Islam terhadap penggunaan dan investasi kripto? Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan fatwa resmi mengenai hal ini. Artikel ini akan membahas secara lengkap isi fatwa, pandangan syariah, serta kondisi-kondisi tertentu yang membuat kripto halal atau haram.

Catatan: Kata "kripto" dalam artikel ini mengarah ke sumber informasi tambahan di situs Kriptokarensi.com.

Kripto


Apa Itu Kripto Menurut Perspektif Islam?

Kripto (cryptocurrency) adalah mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan transaksi dan desentralisasi. Dalam Islam, keabsahan suatu alat tukar atau komoditas harus memenuhi unsur keadilan, transparansi, serta tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi berlebihan), dan dharar (kerugian atau bahaya).

Menurut MUI, kripto perlu dianalisis dari dua sisi:

  1. Sebagai mata uang (alat tukar)
  2. Sebagai aset digital atau komoditas investasi

Ringkasan Fatwa MUI tentang Kripto

Fatwa ini ditetapkan dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII di Hotel Sultan, Jakarta, pada 9-11 November 2021. Berikut poin-poin pentingnya:

1. Kripto sebagai Mata Uang: Haram

MUI menetapkan bahwa penggunaan kripto sebagai alat tukar hukumnya haram karena tidak memenuhi syarat sebagai mata uang dalam Islam. Alasannya:

  • Tidak memiliki nilai intrinsik yang stabil
  • Rentan terhadap fluktuasi tinggi dan spekulasi
  • Tidak dijamin oleh otoritas resmi seperti negara atau bank sentral

2. Kripto sebagai Aset atau Komoditas: Boleh dengan Syarat

Kripto dapat diperjualbelikan dan diinvestasikan selama memenuhi syarat-syarat berikut:

  • Memiliki underlying asset atau aset dasar yang nyata
  • Tidak digunakan untuk transaksi haram (misalnya, perjudian atau pencucian uang)
  • Transparan, memiliki sistem pengawasan dan akuntabilitas
  • Tidak mengandung unsur spekulatif berlebihan (maysir)

Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi kripto tetap tergolong haram.

Kripto

Penjelasan Istilah Syariah Terkait Kripto

Beberapa istilah kunci yang digunakan MUI dalam fatwa ini antara lain:

  • Gharar: Ketidakjelasan dalam akad atau objek transaksi
  • Maysir: Spekulasi atau perjudian dalam transaksi
  • Dharar: Potensi merugikan pihak lain
  • Sil'ah: Komoditas yang diperbolehkan dalam Islam

Kripto sebagai aset bisa dianggap sil'ah jika memenuhi semua unsur halal, transparan, serta memiliki manfaat nyata.

Tabel Perbandingan Status Hukum Kripto

Bentuk Penggunaan Kripto

Hukum Syariah

Penjelasan

Sebagai alat tukar/mata uang

Haram

Tidak memiliki dasar nilai stabil, berisiko tinggi, dan spekulatif

Sebagai aset tanpa underlying

Haram

Tidak ada nilai dasar dan hanya mengandalkan fluktuasi harga

Sebagai aset dengan underlying

Boleh (Halal)

Memiliki aset nyata, tidak spekulatif, dan digunakan secara syar'i

Panduan Investasi Kripto yang Sesuai Syariah

Bagi umat Islam yang ingin berinvestasi di dunia kripto, berikut panduan syariah yang dapat diikuti:

  1. Pilih platform yang diawasi oleh regulator resmi, seperti Bappebti.
  2. Pastikan kripto memiliki underlying asset, misalnya stablecoin berbasis emas atau proyek riil.
  3. Hindari day trading dan margin trading, karena berisiko mengandung maysir.
  4. Gunakan akad yang jelas, seperti akad jual beli (bai’) dan tidak bersifat riba.
  5. Cari tahu legalitas dan syariah compliance proyek kripto yang ingin Anda beli.

Regulasi Terkait Kripto di Indonesia

Selain fatwa MUI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) juga telah melegalkan kripto sebagai komoditas berjangka sejak tahun 2019. Namun, Bank Indonesia tetap tidak mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah.

Karena itu, posisi hukum kripto di Indonesia juga mendukung fatwa MUI: boleh sebagai komoditas, haram sebagai mata uang.

Kripto    

Kesimpulan: Kripto Boleh Asal Sesuai Syariah

Fatwa MUI tentang kripto memberikan arah yang jelas bagi umat Islam:

  • Haram jika digunakan sebagai alat tukar
  • Boleh jika digunakan sebagai komoditas investasi yang sesuai prinsip syariah

Penting untuk memahami detail hukum, risiko, dan landasan syariah sebelum terjun dalam dunia investasi kripto. Dengan demikian, kita bisa memperoleh manfaat dunia tanpa mengabaikan tanggung jawab akhirat.

Sumber Referensi:

  • Fatwa Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI, 2021
  • mirror.mui.or.id
  • medcom.id
  • graduate.binus.ac.id

Ingin tahu lebih banyak seputar kripto syariah? Kunjungi Kriptokarensi.com untuk panduan dan berita terbaru.

 

Posting Komentar