ZMedia Purwodadi

Dampak Regulasi Baru Terhadap Pasar Kripto di Indonesia

Table of Contents
Kriptokarensi.com - Pada Juni 2025, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi mengumumkan revisi peraturan tentang aset kripto. Aturan ini mencakup tiga poin penting: verifikasi KYC yang diperketat, kewajiban laporan pajak bulanan untuk bursa, dan daftar aset legal yang diperbarui.

Langkah ini langsung berdampak pada perilaku trader lokal. Platform seperti Tokocrypto dan Indodax mengalami lonjakan trafik saat aturan diumumkan, karena pengguna buru-buru mencairkan aset yang tidak lagi termasuk daftar legal.

Trader pemula pun merasa resah karena aturan ini dirasa tiba-tiba dan belum disosialisasikan secara menyeluruh. Beberapa bahkan melaporkan penundaan proses withdraw akibat audit internal mendadak yang dilakukan oleh exchange lokal.

Kripto


Reaksi Pelaku Industri

CEO Pintu, Jeth Soetoyo, dalam wawancara dengan media mengatakan bahwa regulasi ini bisa memperkuat kepercayaan investor ritel jangka panjang. “Kita harus memastikan bahwa adopsi kripto di Indonesia aman dan terlindungi dari token-token spekulatif yang tidak jelas utilitasnya,” katanya.

Namun, beberapa pelaku industri lainnya mengkritisi pendekatan Bappebti yang dirasa terlalu ketat tanpa konsultasi terbuka dengan komunitas developer blockchain lokal.

Asosiasi Blockchain Indonesia pun mengusulkan agar regulasi disusun bersama komunitas pengembang, bukan hanya entitas bisnis. Mereka menyoroti pentingnya mempertimbangkan perkembangan DeFi dan Web3 yang makin sulit dikategorikan dalam regulasi tradisional.

Kripto

Dampak Terhadap Volume Transaksi

Sejak pengumuman aturan, data dari CoinGecko menunjukkan penurunan volume transaksi harian di beberapa bursa lokal sebesar 15–20%. Hal ini menandakan potensi "capital flight", di mana investor mulai mencari alternatif di platform global atau terdesentralisasi seperti Uniswap dan PancakeSwap.

Namun, ada pula peningkatan volume stablecoin seperti USDT dan BUSD — ini mencerminkan sikap wait-and-see dari investor retail. Mereka enggan mengambil risiko lebih jauh sambil menunggu perkembangan regulasi selanjutnya.

Trader profesional menyarankan strategi defensif, termasuk memarkir aset di cold wallet atau melakukan konversi ke aset digital berbasis utilitas nyata seperti ETH atau MATIC.


Relevansi Global: Belajar dari Eropa dan Korea Selatan

Perkembangan regulasi kripto di Indonesia tidak berdiri sendiri. Di Eropa, MiCA (Markets in Crypto-Assets) Act yang akan berlaku penuh mulai 2026 telah menetapkan standar tinggi untuk transparansi proyek kripto.

Korea Selatan pun memperketat izin operasional bursa kripto dengan mewajibkan audit keamanan berkala dan penyimpanan 80% dana dalam cold wallet.

Indonesia kini berada di persimpangan antara menjaga keamanan investor dan mendorong inovasi. Jika regulasi terlalu kaku, startup blockchain lokal bisa lari ke negara lain yang lebih akomodatif.

Sebaliknya, jika regulasi tepat sasaran, maka adopsi kripto bisa tumbuh sehat seperti yang terjadi di Uni Emirat Arab dan Singapura.

Kripto

Peran Media dan Akses Informasi

Salah satu tantangan besar dalam dunia kripto Indonesia adalah rendahnya literasi digital dan kurangnya akses terhadap informasi yang kredibel. Banyak investor masih mengandalkan grup Telegram atau TikTok untuk mengikuti berita kripto, yang kerap tidak tervalidasi.

Di sinilah pentingnya media seperti kripto news yang dapat menyediakan informasi berkualitas tinggi, analisis pasar terkini, dan edukasi regulasi secara netral.

Platform seperti itu bisa menjembatani gap antara pengguna umum dan kebijakan resmi pemerintah. Selain itu, informasi yang akurat dapat mencegah FOMO dan FUD berlebihan di kalangan trader pemula.


Strategi Investor Menghadapi Perubahan

Menghadapi ketidakpastian regulasi, investor perlu menyesuaikan strategi mereka:

  1. Diversifikasi: Jangan menaruh seluruh aset di satu exchange atau satu jenis token.
  2. Cold Wallet: Pertimbangkan untuk menyimpan aset utama di hardware wallet untuk keamanan ekstra.
  3. Pahami Regulasi: Ikuti perkembangan peraturan dari sumber resmi dan kredibel, bukan hanya rumor di media sosial.
  4. Pilih Proyek Utility: Fokus pada aset yang memiliki utilitas nyata, seperti ETH, LINK, atau DOT yang memiliki ekosistem kuat.

Trader juga disarankan untuk memisahkan aset jangka pendek dan jangka panjang, sehingga keputusan trading tidak tercampur antara strategi spekulatif dan investasi.


Potensi Jangka Panjang Kripto di Indonesia

Meskipun regulasi saat ini terlihat membatasi, potensi jangka panjang kripto di Indonesia tetap sangat besar. Dengan populasi muda, penetrasi internet tinggi, dan pertumbuhan e-wallet serta teknologi Web3, adopsi kripto bisa meningkat drastis dalam 5–10 tahun ke depan.

Pemerintah hanya perlu menyeimbangkan antara kontrol dan inovasi. Keterlibatan komunitas pengembang, investor, serta edukator digital bisa menciptakan lanskap kripto yang lebih sehat.

Salah satu indikator positif adalah meningkatnya minat universitas untuk membuka program blockchain dan kriptografi. Bahkan, beberapa BUMN mulai menjajaki penerapan blockchain untuk logistik dan keuangan mikro.


Penutup: Arah Ke Depan

Regulasi bukan akhir dari adopsi kripto, melainkan bagian dari proses menuju legitimasi dan kestabilan. Indonesia bisa belajar dari negara-negara lain dan membangun pendekatan unik yang mengedepankan keamanan, inovasi, dan inklusivitas digital.

Media seperti kripto news akan memainkan peran kunci dalam mengedukasi publik dan memastikan informasi yang beredar tetap akurat dan seimbang.

Dengan pendekatan kolaboratif, masa depan kripto Indonesia tetap cerah.

 

Posting Komentar