Regulasi Kripto 2025: Arah, Tantangan, dan Solusi
Regulasi tidak hanya melindungi investor, tapi juga mencegah tindak kejahatan keuangan seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan manipulasi pasar.
 |
| kripto |
Regulasi Kripto di Indonesia: Siapa yang Mengatur?
1. Bappebti: Garda Terdepan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
adalah lembaga utama yang bertanggung jawab mengatur perdagangan aset kripto di
Indonesia. Hingga pertengahan 2025, Bappebti telah merilis daftar 386 aset
kripto legal, termasuk BTC, ETH, dan SOL.
2. OJK & BI: Pengawasan Keuangan dan Moneter
Meski OJK tidak secara langsung mengatur kripto, lembaga ini
mengawasi integrasi kripto dalam sistem keuangan. Bank Indonesia pun aktif
mengkaji Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai respon atas tren
kripto global.
3. PPATK: Pencegahan Kejahatan Keuangan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerbitkan panduan tentang Transaksi Aman Aset Kripto, bekerja sama dengan platform lokal seperti Tokocrypto dan Indodax untuk edukasi publik.
 |
| kripto |
Tantangan Regulasi Kripto di 2025
a. Kecepatan Inovasi vs. Hukum yang Lambat
Teknologi kripto berkembang cepat. Sayangnya, regulasi
sering tertinggal. Misalnya, munculnya token RWA (Real World Assets) belum
sepenuhnya tercakup dalam UU yang ada.
b. Penipuan dan Investasi Bodong
Meski Bappebti telah memberikan legalitas, banyak masyarakat
masih tergiur proyek ilegal dengan iming-iming “cuan cepat”.
Solusi:
Edukasi publik & penguatan filter platform exchange melalui verifikasi KYC
dan kerjasama dengan pihak bank.
c. Interpretasi Hukum Islam
Kripto sempat dipandang haram oleh sebagian ulama. Namun MUI menyebut bahwa kripto bisa halal jika memenuhi syarat sebagai komoditi berharga dan tidak digunakan untuk hal batil.
 |
| kripto |
Solusi dan Arah Baru
✅ 1. Sinkronisasi Lintas Lembaga
Diperlukan sinergi antara Bappebti, OJK, BI, MUI, dan
Kominfo. Misalnya:
- Satu
portal edukasi lintas-lembaga,
- Standar
pajak dan pelaporan aset kripto yang sama.
✅ 2. Sertifikasi & Label
“Aman”
Setiap token legal harus punya label terpercaya dari
Bappebti, semacam badge yang tampil di setiap platform exchange resmi.
✅ 3. Edukasi & Transparansi
Portal seperti Kriptokarensi.com dapat menjadi bagian penting dalam edukasi
masyarakat — dengan menyajikan:
- Daftar
token legal,
- Cara
mengenali penipuan kripto,
- FAQ
regulasi berdasarkan UU dan Fatwa MUI.
Regulasi Global: Belajar dari Negara Lain
|
Negara |
Pendekatan |
|
AS |
SEC bersikap ketat, banyak token dianggap sekuritas. |
|
UE |
MiCA Act hadir untuk menyatukan kebijakan kripto Uni
Eropa. |
|
Singapura |
Fokus pada kepatuhan AML & pendanaan teroris. |
|
UAE |
Dubai menjadi hub aset digital karena regulasi ramah dan
progresif. |
Indonesia dapat belajar dari struktur Eropa, tapi
disesuaikan dengan karakter pasar lokal dan hukum syariah.
Apa yang Harus Dilakukan Investor?
✅ Periksa legalitas token:
Kunjungi daftar resmi Bappebti.
✅
Hindari token tidak dikenal: Jangan tergiur APY besar.
✅
Gunakan platform legal: Indodax, Tokocrypto, Pintu, dll.
✅
Ikuti berita terkini di Kriptokarensi.com.
✅
Lapor pajak aset digital sesuai aturan DJP.
Kesimpulan
Tahun 2025 membawa perubahan besar dalam regulasi kripto di Indonesia. Dengan
pengawasan Bappebti, sinergi antar lembaga, dan partisipasi masyarakat, masa
depan kripto bisa menjadi lebih aman, adil, dan bermanfaat.
Sebagai investor atau penulis konten, memahami arah regulasi
berarti memahami arah pasar itu sendiri. Dan platform seperti Kriptokarensi.com
hadir untuk menjembatani informasi yang kredibel, praktis, dan relevan — hari
ini dan ke depan.